DP3AP2KB Tanjab Barat Pastikan Korban TPPO di Bawah Umur Didampingi hingga Selesai

Siklusjambi.id – Kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang melibatkan anak di bawah umur di Tanjungjabung Barat, terjadi di Muarasabak, Tanjungjabung (Tanjab) Timur, Provinsi Jambi satu pekan lalu, menarik perhatian Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Tanjab Barat.

Mereka memastikan, kedua korban diduga dijual teman sendiri yang masih anak di bawah umur yankni Puja (11) dan Santi (14) (bukan nama sebenarnya) itu mendapat pendampingan psikologis.

Baca juga

DPRD Jambi Nyatakan Multiyears Islamic Center Sesuai Spesifikasi, Ivan Wirata: Sudah Klir, Lanjut Pekerjaan Interior 2025

13/06/2025

Hasil RDP DPRD – Dinas PUPR, Ivan Wirata : Islamic Center Sesuai Perencanaan

13/06/2025

DPRD Jambi: Harimau di Taman Rimbo Sudah Habis, Lebih Baik Satwa Langka Dipindahkan ke Lembaga Profesional

02/06/2025

Ketua DPRD Jambi Dorong Pemerintah Bungo Bangun dari Tingkat Desa

26/05/2025

Kepala Dinas (Kadis) DP3AP2KB Tanjab Barat, M Yunus, mengatakan bahwa pihaknya berkomitmen untuk melakukan perlindungan anak di bawah umur, apalagi korbannya dan pelakunya itu masih di bawah umur. Karena menurutnya hak hak anak harus dilindungi.

“Ini akan kita kawal dari perlindungan anak di bawah umur, dari korban maupun pelakunya. Hak hak anak harus tetap dilindungi,” ujar Yunus saat ditemui di ruangannya, Jumat (27/1/2023).

Kemudian untuk mempermudah pengaduan, DP3AP2KB menyediakan aplikasi Sisi Informasi Pengaduan Perempuan dan Anak (SINPAN) yang ada di playstore. Aplikasi itu, kata Yunus, untuk membantu masyarakat dalam membuat laporan atas adanya tindak kekerasan atau kasus perempuan dan anak.

“Apa pun persoalan terhadap perempuan dan anak bisa diadukan melalu aplikasi SINPAN, agar bisa cepat petugas mengetahuinya,” jelasnya.

Sementara itu, Plt Kepala Unit Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), Hardiyanti, menyebutkan pihaknya sudah melakukan pemeriksaan pertama kepada kedua korban yang diduga mengalami kasus TPPO melalui psikolog, namun ia belum bisa memastikan hasilnya.

“Mungkin ini sekitar dua atau tiga kali lagi dalam pemeriksaan psikologis kedua korban TPPO untuk memantau progresnya. Bahwa hasilnya akan terlihat kira kira yang diperlukan sama korban dan sesuai dengan korban dalam penanganannya,” jelas Hardiyanti.

Selain pendampingan kesehatan dan psikologis, korban juga akan diberikan pendampingan hukum hingga proses hukum selesai. Pasalnya, korban pastinya akan dimintai keterangan oleh penyidik.

“Kita terus memantau untuk progres dari korban bahkan sampai ke persidangan pun nanti dikawal maupun didampingi,” ungkapnya. (Wjs)